Peringati Hari Pangan Sedunia, Koster Ajak Setop Impor Uyah-Beras

• 06 November 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 730 Pengunjung

Klungkung - Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-41 tahun 2021 Tingkat Provinsi Bali dipusatkan di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center kawasan Banjar Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung, Rabu (3/10) pagi. Dalam momen tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak untuk setop impor uyah (garam) dan beras.

Selain Gubernur Koster, peringatan HPS bertema ‘Pertanian Organik Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Lingkungan, dan Kehidupan yang Lebih Baik’, di TOSS Center Desa Kusamba, Rabu pagi, juga dihadiri Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Ketua TP PKK Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, hingga Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Acara dimulai dengan aksi panen padi di Subak Kusamba. Selanjutnya, Gubernur Koster dan undangan VIP lainnya bejalan kaki menuju TOSS Center yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi panen padi. Tiba TOSS Center, Gubernur Koster didampingi Ny Putri Suastini Koster, Wagub Cok Ace, dan Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita Provinsi Bali Ny Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati menyem-patkan berbelanja hasil pertanian dan kelautan di Pasar Pertanian. Mere-ka juga sempat melihat pengelolaan sampah di TOSS Center dan mengunjungi kebun ‘Hatinya PKK Kabupaten Klungkung’, yang ditandai dengan panen singkong (ketela pohon).

Sementara, usai kegiatan di TOSS Center, Gubernur Koster langsung mengunjungi tempat pembuatan garam tradisional ‘Uyah Kusamba’, di Pantai Kusamba. Gubernur Koster sempat mencicipi kegurihan Uyah Kusamba, termasuk juga mencoba langsung negen (memikul) air laut untuk proses pembuatan uyah.

Dalam arahannya, Gubernur Koster mengajak seluruh stakeholder menjadikan HPS sebagai momentum untuk membenahi sektor pertanian di Bali dan sektor lainnya yang berkaitan dengan pangan. "Sehingga kita jangan sampai melakukan impor garam dan beras. Padahal, di Bali kita surplus beras, surplus garam," pinta Gubernur Koster.

Koster mengingatkan, supaya memiliki pangan yang sehat, berkualitas, dan ramah lingkungan, sekaligus memelihara ekosistem yang ada, maka diperlukan implementasi nyata dan dikerjakan dengan serius untuk membangun pertanian organik dari hulu sampai hilir. Ini sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, yang sejalan dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya, untuk mswujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala menuju kehidupan krama Bali dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno.

Menurut Koster, program prioritas Pemprov Bali salah satunya adalah bidang pangan, sandang, dan papan. "Masalah pangan menjadi perhatian serius kita. Maka, arah kebijakan kita bagaimana Bali ini mampu memenuhi kebutuhan pangan yang dikonsumsi untuk kehidupan kita sehari-hari," tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Karena itu, kata Koster, sekarang harus fokus menjalankan pembangunan ekonomi sambil terus menjalankan agenda yang sedang berjalan, baik di bidang kesehatan dan pendidikan, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, maupun infrastruktur. Pembangunan ekonomi yang dijalankan adalah ‘Ekonomi Kerthi Bali, konsep ekonomi yang dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan Bali Berdikari di bidang eko-nomi, dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan menerapkan 11 prinsip.

Prinsip pertama, ekonomi yang dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. Prinsip kedua, ekonomi yang dibangun sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. Prinsip ketiga, ekonomi yang dibangun oleh krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. Prinsip keempat, ekonomi yang dibangun berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Prinsip kelima, ekonomi yang dibangun dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. Prinsip keenam, ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. Prinsip ketujuh, ekonomi yang dibangun dengan mengakomodasi penerapan/per-kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital.

Prinsip kedelapan, ekonomi yang dibangun memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali secara sekala-niskala. Prinsip kesembilan, ekonomi yang dibangun dengan asas gotong-royong. Prinsip kesepuluh, ekonomi yang dibangun untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Prinsip kesebelas, ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta (bangga) sebagai krama Bali.

Konsep ‘Ekonomi Kerthi Bali’ ini telah dilaunching Gubernur Koster pada Buda Wage Warigadean, Rabu, 20 Oktober 2021 lalu. "Selama ini, kita terlalu tergantung pada sektor pariwisata saja. Kita juga sangat berpengalaman bahwa pariwisata ini sangat tergantung dari faktor luar dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, diterminannya ditentukan pihak luar, kemudian sangat sensitif terhadap persoalan-persoalan keamanan, isu kesehatan, kebencanaan alam maupun non alam," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Isu kesehatan seperti pandemi Covid-19, kata Koster, telah mengakibatkan pariwisata berhenti total, sehingga ekonomi Bali mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) hingga minus 9,31 persen di tahun 2020. "Jadi, pandemi telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita harus kembali pada potensi alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang memiliki keunggulan, keunikan, serta kekayaan alam yang sangat kuat dengan tradisinya," tegas Koster.

Karena itu, dalam konsep ‘Ekonomi Kerthi Bali’ yang menjadi prioritas pertama sebagai fundamental keunggulan perekonomian Bali adalah sektor pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan dan perkebunan. Prioritas kedua, sektor kelautan dan perikanan. Prioritas ketiga, sektor industri. Prioritas keempat, sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi. Prioritas kelima, sektor ekonomi kreatif dan digital. Prioritas keenam, sektor pariwisata.

"Jadi, kita ubah mindset lebih dulu, supaya ini menjadi visi dan gerakan kita bersama untuk memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali," terang Gubernur yang sempat triga kali periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali ini.

Dalam konteks inilah, kata Koster, pangan menjadi suatu agenda yang penting dan Bali mesti mengarah kepada kedaulatan pangan. "Kita punya tanah yang cukup untuk menanam bawang putih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di Provinsi Bali. Karena pariwisata, kita telah meninggalkan pertanian dan kelautan. Padahal, kita punya kopi yang bagus, garamnya juga bagus, tapi kita tinggalkan itu, karena semua terbawa arus dan terseret oleh pariwisata," katanya.

Koster menegaskan, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memulai kekuatan yang dimiliki dan telah diwariskan oleh leluhur. “Tahun 2022 kita akan mengarah pada upaya pembangunan perekonomian yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali, agar kita tidak terus tergantung dengan produk luar, produk impor. Di Bali ada garam yang sangat bagus, namun masih juga konsumsi garam impor."

Menurut Koster, untuk memulai salah satu konsep Tri Sakti Bung Karno yakni Berdikari secara ekonomi, maka sekarang sudah diterbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, yang memungkinkan Uyah Bali masuk pasar modern. Apalagi, Uyah Bali yang sudah memiliki Indikasi Geografis (IG).

Sementara itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyambut baik dan turut berbahagia atas terlaksananya kegiatan puncak peringatan HPS Tingkat Provinsi Bali di TOSS Center, Desa Kusamba. Bupati Suwirta juga memaparkan optimalisasi pengolahan sampah dalam mendukung pertanian organik dan kedaulatan pangan di Klungkung.

"Pertanian organik dilaksanakan dengan prinsip aktivitas pertanian terpadu di antaranya pemanfaatan pupuk organik hasil produksi TOSS. Produk hilir dari TOSS dimanfaatkan sebagai sumber daya hulu aktivitas pertanian organik, sementara pemanfaatan limbah pertanian sapi sebagai pupuk maupun pestisida," ujar Bupati Suwirta.

 

 

---

• 06 November 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 730 Pengunjung

---