Gubernur Bali Ingatkan Jangan Nyogok di Proyek Infrastruktur G20

• 01 Februari 2022
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 844 Pengunjung

Denpasar - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor HK.01.01-Min/89, tanggal 17 Januari 2022. Surat tersebut terkait dengan Percepatan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Provinsi Bali.

Terkait dengan surat tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, mewanti-wanti agar pihak-pihak terkait mengerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh stakeholder yang bertugas diharuskan melaporkan setiap progres yang sudah ada.

“Jadi bekerjalah dengan sebaik - baiknya. Tidak boleh ada yang main-main, seperti sogok-sogokan, main fee. Kalau kena sogok, gratifikasi, itu akan kena masalah hukum nantinya,” ungkap Koster, Rabu (26/1/2022).

Ada beberapa lokasi di Bali yang akan diperbaiki terkait dengan percepatan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi G20, di antaranya preservasi jalan dan jembatan sepanjang Pesanggaran Nusa Dua dan Jimbaran–Uluwat, penataan lanskap bundaran Ngurah Rai, pedestrian, serta median ruas Jalan Bandara Ngurah Rai, peningkatan jalan sepanjang Siligita – Kempinski, penataan kawasan Mangrove Tahura, rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar, pembangunan embung Sanur di Kota Denpasar, dan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sebagai upaya semakin mematangkan persiapan proyek ini, Koster mengagendakan rapat mingguan dan melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terlebih mengingat bahwa kegiatan G20 ini sangat berkaitan dengan kepercayaan dan membawa nama baik bangsa Indonesia di mata dunia.

Sebelumnya, pada Rabu (26/1/2022), Koster memimpin Rapat Koordinasi Penyampaian Progress Persiapan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Gedung Gajah, Jayasabha, Kota Denpasar. Dalam pertemuan itu, Koster menekankan agar semua yang terlibat dalam proyek ini bekerja dengan baik dan tidak bermain-man dengan keuangan.

Beberapa stakeholder yang mengikuti rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur KTT G20 di antaranya:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR/Perkim) Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
5. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali
6. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida
8. Direktur PT. Virama Karya
9. Direktur PT. Wijaya Karya
10. Direktur PT. Adhi Karya
11. Direktur PT. Waskita Karya
12. Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Wilayah Bali
13. Direktur PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Regional Bali Nusa Tenggara
14. Direktur PT. Jasa Marga Bali Tol
15. Direktur PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali
16. Direktur PT. Pertamina Power Indonesia
17. Direktur Pertamina Patra Niaga Area Bali Nusa Tenggara
18. Direktur PT. Gesits Bali Pratama

 

 

---

• 01 Februari 2022
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 844 Pengunjung

---