Wayan Sudirta: Secara Prinsip, Karakteristik Pulau Dewata Sudah Direkognisi

• 05 April 2023
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 693 Pengunjung

Jakarta - Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menyambut baik pengesahan RUU tentang Provinsi Bali menjadi UU, Selasa (4/4). Undang-Undang ini juga dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

UU tersebur memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, pengakuan karakteristik Provinsi Bali serta kontribusi masyarakat dan negara dalam memberikan penguatan pemajuan kebudayaan dan desa adat di Bali.

"Meskipun secara konsepsi UU yang baru ini masih jauh dari harapan masyarakat Bali berkaitan dengan pemberian otonomi khusus, namun secara prinsip beberapa karakteristik masyarakat Bali dan Provinsi Bali sudah direkognisi dalam UU ini," ujar Sudirta dalam keterangan tertulis, Selasa (4/4/2023).

Dia menyebut, pembahasan RUU Provinsi Bali tidak dengan mudah dilakukan, terutama mendorong penguatan dan rekognisi negara terhadap kekhususan Provinsi Bali. Butuh lebih dari 20 tahun untuk memperjuangkan kekhususan Provinsi Bali.

"Kebutuhan untuk merumuskan regulasi mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Bali semakin mendesak," tuturnya.

Hal ini terkait dengan dua pertimbangan. Pertama, aspirasi masyarakat Bali untuk menuntut pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Bali tidak pernah “padam”.

Aspirasi itu sudah mulai muncul sejak tahun 1999 yang diusung oleh berbagai komponen masyarakat Bali. Substansi kekhususan yang dikehendaki di Bali meliputi pariwisata (perencanaan, perizinan, promosi dan pengendalian pariwisata yang terpadu di Pemerintah Provinsi).

Lalu, adat dan budaya (pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dan penghormatan atas hari-hari libur sesuai dengan adat dan budaya).

Kemudian, pertanahan (pengakuan atas tanah-tanah adat), tata ruang (perencanaan dan Pengendalian Tata ruang yang berada dalam satu kesatuan ekologis.

"Berikutnya, menghormati nilai-nilai budaya dan mempertimbangkan konsep kawasan suci, dan kependudukan, dalam hal ini perencanaan dan pengendalian kependudukan yang terintegrasi antar wilayah dengan memperhatikan hak-hak warga Bali," beber Sudirta.

Lalu, kelembagaan daerah, yang meliputi pengakuan dan penghormatan pada institusi representasi adat dan agama dalam sistem pemerintahan daerah.

"Dan terakhir, pembagian dana perimbangan yang berasal dari sektor pariwisata dan konsep “shareholders” dalam kepemilikan badan usaha antara Pemerintah Pusat dan daerah," terangnya.

Kedua, aspirasi masyarakat Provinsi Bali mendapatkan respon awal dari Sudirta pada awal masa keanggotaannya di DPD RI dengan menginisiasi RUU tersebut di DPD, tahun 2005 dan memperjuangkannya untuk masuk dalam prioritas Prolegnas 2005-2009.

Perjuangan tersebut terus dilakukan Sudirta, pada periode kedua di DPD RI untuk tetap konsisten memperjuangkan Otsus Bali melalui DPD RI hingga masuk menjadi prioritas pembahasan RUU dalam Prolegnas 2010-2014 dan dilanjutkan dalam Prolegnas 2015-2019, serta Prolegnas 2020-2024.

Walaupun sudah masuk dalam prolegnas, namun RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi belum pernah dirumuskan dan menjadi prioritas pembahasan oleh DPR RI maupun Pemerintah.

Ketiga, Momen pembahasan Otsus Bali itu muncul tatkala, DPR-Pemerintah menyepakati untuk melakukan peninjauan terhadap UU Pembentukan Provinsi disesuaikan dengan dasar hukum dan perkembangan karateristik Provinsi yang bersangkutan.

"Pemerintah, masyarakat, dan anggota DPR dari Provinsi Bali mendorong konsep Otsus Bali ini dalam revisi UU Pembentukan tersebut," ungkap Sudirta.

---

• 05 April 2023
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 693 Pengunjung

---