Kepala Daerah PDI Perjuangan Bali Kompak Tunda Ikuti Retret di Akmil Magelang

• 22 Februari 2025
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 516 Pengunjung

Adanya instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar tidak mengikuti retret kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa tengah benar-benar dipatuhi kepala daerah dari kader PDI Perjuangan di Bali.

Kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kompak absen di retret yang digelar mulai 21 hingga 28 Februari mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan/Korwil Bali, I Made Urip mengatakan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan di Bali solid dan tegak lurus untuk mengikuti perintah partai. “Ada instruksi dari DPP agar kepala daerah dari PDIP tidak menghadiri retret di Akmil Magelang. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman di Bali, semuanya kompak taat perintah. Tak ada yang berangkat retret,” ujar Urip di Denpasar, Jumat (21/2) siang.

Urip mengatakan, perintah tidak menghadiri retret di Akmil bersama Presiden Prabowo Subianto ini ada sanksinya dari internal partai jika ada yang membangkang. “Ini instruksi partai melalui ketua umum, untuk di Bali saya lihat kompak. Sementara di luar Bali ada mungkin yang hadir ke retret, tetapi saya tidak komentar itu. Pasti ada lah sanksinya,” tegas politisi senior asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini.

Menurut Urip, instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak menghadiri retret merupakan keputusan partai dengan berbagai pertimbangan dan kajian. “Ibu Ketua Umum dan jajaran DPP sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian atas keputusan ini,” ujar mantan Anggota DPR RI 5 periode ini. Sementara sejumlah kepala daerah dari Bali yang merupakan kader PDIP masih berada di Jogjakarta. Mereka belum beranjak dari Jogjakarta menuju Magelang. Bupati Gianyar, Made Agus Mahayastra yang dihubungi NusaBali, Jumat sore mengakui tegak lurus dengan perintah ketua umum. 

“Kita taat dengan perintah partai/instruksi Ketua Umum,” ujar Mahayastra melalui pesan WhatsApp kepada NusaBali. Kata dia, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota semuanya masih berada di Jogjakarta, menunggu instruksi lebih lanjut. “Semuanya masih di sini (Jogjakarta),” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Gianyar ini. Sementara Gubernur Bali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster belum bisa diminta komentar atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan agar tidak hadiri retret kepala daerah. Demikian juga dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali yang juga Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara belum memberikan respon atas WhatsApp yang NusaBali kirimkan, Jumat sore. Sejumlah bupati yang juga kader PDI Perjuangan asal Bali lainnya, seperti Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan juga tak merespons saat dihubungi terkait instruksi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menunda kehadiran dalam retret kepala daerah di Magelang. 

Hal sama juga terjadi pada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Dimintai keterangan via whatsapp, Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini tidak menjawab pesan. Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa mengatakan Gubernur Koster telah mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta, Jumat pagi. Meski demikian Budiasa masih enggan mengungkap terkait keikutsertaan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dalam kegiatan retret yang pembukaannya berlangsung Jumat sore. “Mohon maaf saya belum bisa info apa-apa. Segera saya info kalau sudah fix,” ujar Budiasa melalui pesan singkat, Jumat sore. 

Untuk diketahui kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Bali didominasi oleh kader PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan. Dari 9 kabupaten/kota di Bali hanya satu kabupaten yang kepala daerahnya bukan usungan PDI Perjuangan, yakni Kabupaten Karangasem. Sementara Gubernur-Wakil Gubernur Bali juga diusung PDI Perjuangan dan merupakan kader PDI Perjuangan. 

Seperti diberitakan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).  Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDI Perjuangan untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambungnya. Setelah pelantikan pada Kamis (20/2), sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan. Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

---

• 22 Februari 2025
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 516 Pengunjung

---