I Made Urip: BPTP Harus Bekerja Lebih Adaptif dari Tugas dan Fungsi Barunya Kelak

• 14 Oktober 2022
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 551 Pengunjung

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Made Urip meminta Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dari tugas dan fungsi barunya kelak. I Made ingin agar BPTP lebih adaptif dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengikuti perkembangan zaman.

Menurut I Made, BPTP perlu langkah cepat menyesuaikan diri dari perubahan teknologi sesuai tugas dan fungsi yang telah diemban. Untuk itu, pinta I Made, pihak BPTP perlu melakukan sebuah inovasi yang telah terstandarisasi yang mengacu pada sertifikasi di sektor pertanian.

“Kita di Komisi IV DPR RI ingin agar BPTP ini bekerja lebih menyesuaikan diri pada tugas dan fungsi barunya nanti. Biar BPTP bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada itu,” kata I Made saat dihubungi Lintas Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Sebagai informasi, ada perubahan dari tugas dan fungsi BPTP jika merujuk Perpres Nomor 117 tahun 2022, di mana Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dihilangkan dengan muncul badan baru yakni Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Itu konsekwensi dari peleburan sejumlah lembaga/badan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hingga saat ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) belum mengeluarkan terkait keputusan soal tugas dan fungsi (job description) tersebut. Termasuk dengan personil dan anggaran buat BPTP belum ada.

Untuk itu, Politisi asal Dapil Bali ini juga meminta BPTP lebih peka terhadap perkembangan di sektor pertanian dengan  melakukan inovasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani. Sehingga, lanjutnya, standar yang ada benar-benar bisa meningkatkan hasil pertanian di daerah.

“Inovasinya, harus mengarah pada pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan tentu di komunitas-komunitas sektor pertanian di daerah. Dengan itu, standarisasi serta sertifikasi tersebut kita dapat melakukannya dengan tepat untuk mendukung produktivitas pertanian kita di dalam negeri,” ujar I Made.

I Made mengaku, masukan Komisi IV DPR RI tersebut pernah disampaikan pihaknya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) atau reses pada masa Persidangan I Tahun 2022-2023 ke BPTP Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (8/10/2022) lalu.

Pada pertemuan itu, rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem Rusdi Masse Mappeseesu yang didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan Kementan Dr Nasrullah dan Kepala BBP2TP DR Ir Fery Fahrudin Munier, MSc, IPU.

Rombongan Komisi IV DPR RI sempat mengunjungi Peternakan Ayam Petelur moderen milik PT. Cahaya Mario Group di Sidrap. Komisi IV DPR menemukan, hasil ternak asal Sidrap itu tak hanya dijual di dalam negeri tapi juga hingga ke Malaysia. Harga pakan makannya relatif murah seharga Rp 3.600/kg.

Hadir pada Kunker itu selain I Made Urip, dipimpin oleh Wakil Komisi IV DPR RI itu Rusdi Masse, hadir pula Azikin Solthan (Gerindra), Darori Wonodipuro (Gerindra), Alien Mus (Golkar), Salim Fakhry (Golkar), Muhammad Dhevy Bijak (Demokrat), Andi Akmal Pasluhdin (PKS), dan Abdullah Tuasikal (NasDem).

---

• 14 Oktober 2022
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 551 Pengunjung

---