DJSN Sebut PBPU di Bali Melebihi Rata-rata Nasional .

• 23 Desember 2020
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 1032 Pengunjung

 

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Bali atas capaian program jaminan sosial di pulau ini, terutama dalam melindungi pekerjaan rentan informal di masa pandemi Covid-19. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto usai bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Jaya Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar, Senin (21/12) menyampaikan jumlah kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau informal mencapai 8,44% yang melebihi rata-rata nasional 3,05% dan penerimaan iurannya pun mencapai 130% atau Rp7,1 miliar dari target penerimaan iuran sebesar Rp 5,5 miliar.

Informasi yang diperoleh melalui data Satgas Covid-19 per 19 Desember 2020, menunjukkan bahwa dampak adanya wabah global ini telah membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali minus 12,5% yang diakibatkan oleh merosotnya sektor pariwisata terkait kebijakan PSBB dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Bali atas capaian program jaminan sosial di pulau ini, terutama dalam melindungi pekerjaan rentan informal di masa pandemi Covid-19. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto usai bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Jaya Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar, Senin (21/12) menyampaikan jumlah kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau informal mencapai 8,44% yang melebihi rata-rata nasional 3,05% dan penerimaan iurannya pun mencapai 130% atau Rp7,1 miliar dari target penerimaan iuran sebesar Rp 5,5 miliar.

---

• 23 Desember 2020
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 1032 Pengunjung

---