Gubernur Bali Wayan Koster Pastikan Proyek Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Tetap Berlanjut

• 25 Juli 2023
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 604 Pengunjung

Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara terkait proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Tribun Bali usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Bali pada Kamis 20 Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster mengatakan, dirinya telah menggelar rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dalam rapat yang digelar dua hari lalu itu, kata Koster, akan terjadi pergantian konsorsium pada proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Lantaran terjadi pergantian konsorsium, Koster tak menampik jika untuk sementara waktu kegiatan proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi terhenti.

“Dua hari lalu saya rapat dengan pak Menteri PU. Akan ada pergantian konsorsium. Selagi menunggu itu memang kegiatannya terhenti,” ungkap Koster.

Pasalnya, pembahasan soal konsorsium yang baru tersebut dipastikan rampung pada akhir Juli 2023 mendatang.

Kendati terjadi pembagasan konsorsium, proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dipastikan tetap terjadi. Namun dengan skema yang berbeda.

Lebih lanjut, proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi itu dikatakan merupakan kewenangan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Tetapi akhir Juli ini sudah ada kepastian. Sudah pasti berlanjut. Cuma dengan skema yang berbeda. Kewenangan Pak Menteri PU itu,” pungkas Gubernur Bali, Wayan Koster.

Sebelumnya, rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi dipertanyakan. Hingga saat ini pembangunan jalan tol itu, dinilai perwakilan warga dari banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, belum jelas. Warga pun memasang spanduk menyangkut protes itu, di patok areal persawahan jalan Antosari-Pupuan, yang akan terkena trabasan tol. Hingga saat ini, warga masih belum mendapat surat balasan atas layangan surat ke Pemerintah Provinsi Bali.

Koordinator aksi warga Banjar Gulingan, Nyoman Agus Suryawan menyatakan, pada dasarnya warga mendukung program Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali itu. Sayangnya, program untuk kesejahteraan masyarakat itu belum jelas. Padahal, ia meyakini, adanya tol adalah untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas. Dijelaskannya, bahwa setelah pertemuan itu rasanya memang terkesan mandeg alias berhenti.

Warga khawatir apabila melakukan aktivitas pekerjaan, seperti menggarap sawah, perkebunan dan merenovasi rumah misalnya. Akan terkena dampak dari proyek jalan tol itu.

“Kami merasa pekerjaannya tersendat. Sehingga resah. Karena sertifikat hak milik sudah tidak bisa dijadikan agunan. Bahkan, kami juga sudah menyerahkan inventarisasi lahan baik rumah, ladang maupun sawah,” ungkapnya.

---

• 25 Juli 2023
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 604 Pengunjung

---