Ganjar: Politik Ketakutan Berkembang Usai Pemilu

• 18 Maret 2024
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 597 Pengunjung

Calon presiden (capres) nomor 03, Ganjar Pranowo menyebut saat ini tengah berkembang politik ketakutan. Indikasinya adalah adanya dugaan ancaman terhadap segelintir orang. Terbaru adalah mundurnya sejumlah saksi dalam upaya gugatan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Md ke Mahkamah Konstitusi.

"Ya sekarang banyak orang takut kok. Mau jadi saksi takut, ya nggak, mau bicara takut, maka saatnya masyarakat tidak takut dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut. Karena yang nakut-nakuti itu jenisnya genderuwo," tegasnya ditemui di kediaman Butet Kartaredjasa, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Senin (11/3/2024).

Ganjar membenarkan bahwa sejumlah saksinya mundur. Namun dia tak ingin menjabarkan secara detail. TPN Ganjar-Mahfud, lanjutnya, juga tak terlalu mempermasalahkan mundurnya para saksi.

Diketahui bahwa saat ini TPN Ganjar-Mahfud tengah menggalang sejumlah bukti dan saksi. Untuk kemudian turut diajukan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kaitannya adalah Pilpres 2024. "Iya (saksi ada yang menolak)," katanya.

Dalam kesempatan ini Ganjar juga mendorong peran legislator DPR RI. Kaitannya adalah pengajuan Hak Angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meyakini bahwa setiap anggota dalam parlemen berhak dan bisa mengajukan Hak Angket.

Namun Ganjar juga tidak ingin terlalu mengintervensi. Ini karena Ganjar dan Mahfud adalah sosok di luar parlemen. Sehingga tidak memiliki hak untuk mendorong DPR RI mengajukan Hak Angketnya.

"Cuma saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya mendiskusikan soal seperti ini, kan saya pernah juga di tim angket waktu itu. Maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa ngegolkan ini dan yang tidak bersalah tidak perlu takut," ujarnya.

Ganjar beranggapan bahwa Hak Angket penting untuk diajukan. Diketahui bahwa Hak Angket mengemuka paska dugaan keterlibatan Pemerintah dalam Pilpres 2024. Berupa upaya memenangkan palson tertentu melalui program maupun fasilitas negara.

"Maka demokrasi bisa kembali berjalan pada rel yang normal, yang salah akan dibukakan ceritanya yang sudah baik akan coba kita laksanakan," katanya.

---

• 18 Maret 2024
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 597 Pengunjung

---