Pemecatan Tenaga Kontrak Tanpa Alasan, Fraksi PDIP Jembrana Keluarkan Ancaman

• 16 Juli 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 740 Pengunjung

Polemik soal tenaga kontrak kembali disikapi oleh DPRD Jembrana. Adanya pemberhentian sejumlah tenaga kontrak di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tanpa prosedur atau alasan yang jelas, dinilai mencederai marwah pemerintah daerah dalam hal ketenagakerjaan.

Bahkan bila hal ini terus dilakukan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jembrana mengancam tidak akan mengikuti pembahasan rapat-rapat pembahasan. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar permasalahan terkait tenaga kontrak ini segera diselesaikan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jembrana, I Ketut Sudiasa, Rabu (14/07/2021) menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan meminta agar eksekutif tidak semena-mena melakukan pemecatan terhadap tenaga kontrak tanpa alasan yang jelas, yang mungkin bisa terus terjadi hingga beberapa waktu mendatang.

“Sikap kami jelas, bahwa fraksi PDI Perjuangan dalam pemberhentian tenaga kontrak tanpa prosedur yang jelas, tidak ada pembuktian. Pemecatan itu mencederai tenaga kontrak itu sendiri. Kalau ini dilakukan, kami tidak akan ikut rapat-rapat selanjutnya,” kata Sudiasa.

I Ketut Sudiasa berpendapat, pemberhentian tersebut seyogyanya dilakukan melalui prosedur yang jelas. Fraksi PDI Perjuangan ketika memberikan pandangannya saat Rapat Paripurna pecan lalu menyarankan kepada Bupati Jembrana agar SK untuk tenaga kontrak yang sudah ada, diselesaikan sampai habis masa kontraknya yaitu hingga Desember 2021.

“Wacana ini menimbulkan kecemasan (kepada) pegawai kontrak maupun keluarganya. Ada okum PNS dan oknum masyarakat mengatasnamakan relawan, secara nyata mendatangi pegawai dan menjanjikan memfasilitasi agar tidak dicoret (sebagai pegawai kontrak),” demikian tandasnya.  

---

• 16 Juli 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 740 Pengunjung

---