Sidang Pripurna Pandangan Fraksi, PDI Perjuangan Gianyar Soroti BPKAD

• 25 Juli 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 723 Pengunjung

Ekskutif dan Legislatif Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna Pandangan Fraksi DPRD Gianyar, Bali, tentang pertanggungjawaban APBD 2020, Rabu 21 Juli 2021.

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP menyoroti pungutan pajak yang belum maksimal.

Di mana hal tersebut dinilai karena belum tercapainya koordinasi yang baik antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar dengan Dinas Perizinan Gianyar.

Pembaca pandangan umum Fraksi PDIP, I Nyoman Kandel mengatakan, target APBD pada tahun 2020 sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Namun realisasinya hanya Rp 1,8 triliun.

Kata Kandel, PDIP Gianyar memahami hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Sebab selama pandemi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar turun signifikan, karena tak jalankan industri pariwisata yang menjadi roh keuangan Gianyar.

"Banyak program dalam pos belanja tidak bisa dilakukan karena Covid 19, yang terjadi sejak awal 2020. Menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun tajam. Terjadi juga refokusing anggaran, ini sangat berpengaruh pada serapan APBD," ujarnya.

Namun dalam hal ini, Kandel menyebut PDI Perjuangan tidak hanya menyalahkan pandemi.

Namun pihaknya juga menyoroti BPKAD Gianyar yang belum maksimal dalam penggarap objek pajak.

"Catatan khusus, pendataan potensi pajak belum maksimal, belum adanya koordinasi yang baik antara BPKAD dengan Dinas Perizinan. Terdapat 339 izin usaha yang masuk dari Januari - Desember 2020. Dari data itu, diketahui ada 60 usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, ada Rp 339 juta lebih nilai pajak yang belum dibayar. Ini karena Kepala BPKAD belum maksimal dalam menggarap pajak daerah," ujarnya.

Akibat pandemi Covid-19 yang menimbulkan perlambatan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gianyar turut mengalami kontraksi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Gianyar minus 8,38 persen akibat daya beli masyarakat yang menurun, pasca pandemi Covid-19.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra, mengapresiasi setiap masukan Fraksi di DPRD Gianyar.

Namun dalam menjalankan pemerintahan tentu ada kekurangan, dan hal ini akan terus berproses untuk menuju Gianyar yang lebih baik lagi.

"Tentu ada kekurangan, dan itu menjadi PR buat kita untuk terus melakukan pembenahan," ujarnya.

Terkait perbaikan ekonomi, Bupati Mahayastra mengatakan, pemerintah pusat telah mengalokasikan program padat karya.

Di mana hal ini akan menciptakan perputaran ekonomi, dari tukang bangunan, pedagang material dan sebagainya akan mendapatkan manfaat dari program ini.

Sementara, untuk perbaikan daya beli masyarakat, pemerintah pusat juga saat ini akan memberikan bantuan sosial tunai (BST).

"Dengan program dari pemerintah pusat ini, tentu akan sangat bermanfaat pada pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dan keuangan kita bisa kembali normal," tandasnya.

---

• 25 Juli 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 723 Pengunjung

---