Bupati Tabanan Ikuti Rakor Evaluasi PPKM se Jawa-Bali

• 03 Agustus 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 903 Pengunjung

Bupati Tabanan Dr I Komang Gede Sanjaya, SE., M.M, didampingi oleh Sekda, Kadiskes, Kajari, Wakapolres dan Dandim Tabanan, mengikuti video conference rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan secara daring, terkait evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di TCC Kantor Bupati Tabanan, Sabtu (31/7/2021).

Dalam rakor tersebut, Menko Maritim dan Investasi menyampaikan beberapa kesimpulan dan arahan terkait upaya yang dilakukan selama penegakan aturan PPKM level 3 dan level 4 yang berlangsung di Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang. Seperti yang dapat diketahui, pemberlakuan aturan PPKM di Jawa dan Bali telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 silam.

“Kita di Tabanan, sudah mengikuti anjuran pemerintah pusat semaksimal mungkin dalam pemberlakuan PPKM selama hampir 1 bulan lamanya, setiap minggu kita evaluasi secara menyeluruh dan kita juga terus melakukan 3T, kita temukan kasus sebanyak mungkin, kita lakukan penanganan dengan isolasi lalu kita treatment untuk tidak menimbulkan kasus baru“ kata Bupati Dr. Sanjaya selepas mengikuti rakor yang ditayangkan melalui zoom meeting tersebut.

Ia berharap dengan meningkatkan vaksinasi, melakukan 3T dan peran serta masyarakat dalam PPKM bisa mengontrol dan mengurangi kesempatan penyebaran virus terutama di Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, meskipun tingkat mobilitas mengalami peningkatan dalam minggu terakhir, Luhut menegaskan langkah penyekatan dan penebalan PPKM tetap perlu dilakukan untuk menahan mobilitas masyarakat dalam beraktifitas di luar rumah.

“Saya minta penegakan aturan PPKM level 3 dan 4 dilakukan secara tegas, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi,” tegasnya dalam rakor yang dihadiri oleh seluruh pimpinan provinsi dan daerah se-Indonesia tersebut.

Terkait penyaluran bansos dalam rapat juga disimpulkan, baik dari pusat dan daerah harus semakin digencarkan, guna membantu masyarakat kurang mampu, pekerja harian dan PKL yang terkena dampak dari PPKM. Ia menghimbau untuk pemerintah daerah agar segera melakukan refocusing anggaran penanganan covid-19 dengan fokus pada pemberian bansos kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas keehatan untuk penangan covid-19.

Dalam rakor tersebut terungkap tingkat kematian yang meningkat akibat covid-19 selama masa PPKM harus segera diatasi dengan mengidentifikasi masyarakat yang terkonfirmasi secara cepat. Sehingga dapat dilakukan treatment segera. Oleh sebab itu, konversi TT (tempat tidur) di daerah masing-masing harus ditingkatkan.

Menko Luhut juga mengarahkan, untuk aktivitas testing dan tracing, serta mobilisasi terhadap pasien-pasien isoman yang beresiko tinggi ke pusat isolasi terpusat untuk terus dikerjakan dan ditingkatkan.

“Saya minta pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI Polri untuk melaksanakan 3T” lanjutnya.

Dalam pemberlakuan isoter, Pemkab Tabanan terus berintegrasi dengan 10 rumah sakit di Tabanan yang ditunjuk sebagai hunian isolasi terpusat bagi pasien terpapar covid-19, sejak awal pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali sesuai arahan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan guna menekan pemaparan virus pada klaster keluarga.

Kendati demikian, Menko Luhut menghimbau agar pimpinan provinsi dan daerah di Indonesia tidak berhenti menerapkan 5M + 3T + mempercepat vaksinasi di 7 aglomerasi dan Provinsi Bali sebagai langkah yang krusial dalam pengendalian pandemi covid 19.

“Saya minta pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, TNI dan Polri bekerja keras untuk mewujudkan strategi tersebut agar dapat dicapai dengan cepat” tutupnya.

---

• 03 Agustus 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 903 Pengunjung

---