Sampaikan Pandangan Umum, PDI Perjuangan Jembrana Tagih Janji Bupati

• 10 Agustus 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 860 Pengunjung

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jembrana menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah Jembrana tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) semesta berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 yang digelar secara daring, Rabu (4/8).

Dalam pandangan umum yang dibaca anggota fraksi PDIP Jembrana I Ketut Wijaya, menyebutkan bahwa fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana senantiasa berupaya secara maksimal bersama-sama dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terpola dan terencana .

“Ini menjadi suatu keharusan agar arah pembangunan Jembrana kedepan bisa terukur dan terlaksana sesuai harapan kita bersama,” ujarnya, saat rapat paripurna yang digelar secara daring.

Melalui agenda rapat Paripurna saat ini, tentu kami memiliki beberapa catatan penting untuk dijadikan pemikiran dalam melakukan peningkatan kualitas kerja pemerintah kabupaten Jembrana dan meningkatkan pula kualitas masyarakat Jembrana kedepannya yang mampu berdaya saing dalam mencapai tingkat kesejahteraannya.

Dalam kesempatan itu, I Ketut Wijaya menyinggung mengenai implementasi janji-janji politik bupati. Karena menurutnya, masyarakat menunggu realisasi janji-janji politik bupati dan wakil bupati

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat meyakini bahwa Jembrana saat ini memiliki Pemimpin yang Satya Wacana, memiliki keinginan dan upaya kuat dalam merealisasikan setiap program-program yang ditetapkan dan juga implementasi janji-janji politik melalui suatu kebijakan,” ujarnya.

Janji-janji politik tersebut diantaranya, subsidi pendidikan untuk bekal anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masing-masing Rp 5.000, dan Rp 10.000.

Janji tersebut dinilai relevan dilaksanakan karena banyak keluarga ataupun orang tua anak didik di Jembrana terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Selain itu, untuk mensejahterakan aparatur sipil negara, proses legalitas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Gilimanuk dengan pemberian sertifikat hak milik, serta JKJ Plus yang dinilai sudah sepatutnya tahapan-tahapan dapat dimulai sehingga mampu mewujudkan layanan kesehatan kepada masyarakat di Jembrana.Termasuk janji politik memberikan uang tunjangan bagi lansia.

Karena langkah ini merupakan suatu upaya nyata yang bisa dilakukan melalui kebijakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan di masa situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang.

“Catatan-catatan  tersebut hanya beberapa dari program dan janji politik bupati yang menjadi harapan dari seluruh rakyat di Jembrana agar dapat direalisasikan segera,” ungkapnya.

---

• 10 Agustus 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 860 Pengunjung

---