Perkuat Kebijakan Keuangan Publik, Koster Teken MoU dengan DJPb Bali

• 01 September 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 603 Pengunjung

Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani MoU atau Nota Kesepakatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, terkait Sinergitas Pemanfaatan Data dan Informasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Senin (30/8) pagi.

Ini sebagai bagian upaya perkuat kebijakan keuangan publik. Penandatangan MoU oleh Gubernur Koster bersama Kepala Kanwil DJPb Bali, Tri Budhianto, tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komplek Jaya Sabha Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungan dan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara.

“Apalagi, Bali saat ini sedang disiapkan road map untuk pembangunannya ke depan, sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru," ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster menegaskan secara kelembagaan, terlaksananya kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang akuntabel. "Ini menuju penyelenggaran keuangan yang akuntabel, meningkatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah," tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Sementara itu, Tri Budhianto juga senada dengan Gubernur Koster. Menurut Tri Budhianto, selain untuk meningkatkan kerja sama kelembagaan, Kanwil DJPB berharap kesepakatan bersama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi keuangan publik.

Selain itu, juga kerja sama penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya pelaku pengelolaan keuangan. “Dan, tentu kami akan selalu siap mensupport Bali. Sebab, wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19, karena bergantung dari sektor pariwisata. Dengan adanya pembatasan, maka daerah ini mengalami akibat yang mungkin sangat signifikan dari segi ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan,” papar Tri Budhianto.

Meski demikian, Tri Budhianto menyatakan Bali terhitung baik bahkan terdepan di Indonesia dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, hingga pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Bali termasuk paling bagus, contohnya untuk perputaran modal KUR. Kami akan pantau terus bersama Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota se-Bali,” tandas Tri Budhianto.

---

• 01 September 2021
• Oleh: PDI Perjuangan Bali
• Dibaca: 603 Pengunjung

---